Anies Blak blakan Soal Kisruh Truk Sampah Jakarta-Bekasi

Terkini1235, Jakarta - Truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta dirazia oleh Dishub Kota Bekasi. Sebanyak 50 truk sampah sempat kedapatan tak memiliki kelengkapan.

"Iya memang gitu (tidak pakai penutup), yang kita razia (truk) itu yang air lindinya itu masih berceceran. Itu sejenis konvektor ya, itu kan truk-truk biasa. Akhirnya berceceran airnya di jalan, bau kan. Kita kan banyak pengguna kendaraan bermotor, kalau kena gimana?" ujar Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, saat dihubungi, Kamis (18/10/2018). 

Sementara itu Kadishub Kota Bekasi Yayan Yuliana menyebut sejumlah kewajiban Pemprov DKI terkait pengangkutan sampah yang tak dipenuhi. Tapi Yayan juga menyinggung duit kompensasi bau ke Bekasi.

"Ya kita bukan hanya terkait itu ya. Karena gini, dalam perjanjian Bekasi dengan DKI ada beberapa item, salah satunya tentang pengangkutan sampah itu, ada juga tentang kompensasi. Dari beberapa item, DKI belum melaksanakan kewajiban-kewajiban itu," ujar Yayan saat dihubungi.

Razia tersebut dilakukan pada Rabu (17/10). Menanggapi sikap Pemkot Bekasi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun buka-bukaan soal apa yang dimaksud kewajiban.

"Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita Alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan per bulan Mei nilainya Rp 194 miliar dan untuk 2019 kewajiban Rp 141 miliar," ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Anies juga menegaskan soal kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi. Menurut dia, sebagai institusi pemerintahan maka pihaknya akan menyanggupi kewajiban yang telah disepakati.

"Kita ini adalah institusi pemerintahan bekerja berdasarkan kesepakatan, pada perjanjian, bila perjanjian dilaksanakan harusnya tidak ada masalah. Perjanjian dilaksanakan dan berujung masalah nanti tidak ada kepastian hukum di Indonesia," kata Anies.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan Pemprov DKI pada tahun ini menyetujui usulan bantuan keuangan ke Pemkot Bekasi.

Nilai usulan bantuan keuangan mulanya Rp 202 miliar, namun setelah diverifikasi, menjadi Rp 194 miliar. Dana hibah ini terkait dengan pemanfaatan lahan di Bantargebang sebagai pembuangan sampah dari Jakarta

"Dan ini sudah dicairkan pada Mei 2018," kata Premi.

Truk Sampah DKI Jakarta Pernah Ditimpuki Batu

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pernah menyurati Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait pelemparan batu ke truk sampah pada Oktober 2017. Pihaknya minta pengawasan dan perlindungan operasional truk sampah.

"Ini kejadian yang kesekian kalinya dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kali kami laporkan kejadian-kejadian tersebut ke Polsek Bantargebang," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Aji kepada detikcom, Jumat (6/10/2017).

Saat itu Anies Baswedan sudah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun belum dilantik. Adapun Gubernur DKI yang menjabat waktu itu adalah Djarot Saiful Hidayat.

Pada 2015, polisi sampai berjaga di wilayah Cibubur untuk mengantisipasi pengadangan. Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Tito Karnavian (yang kemudian menjadi Kapolri dan berpangkat Jenderal), mengatakan sudah mengidentifikasi massa yang melakukan pengadangan. 

Polda Metro Jaya waktu itu membentuk tim untuk pengamanan terkait pengadangan truk sampah DKI di TPST Bantargebang, Bekasi. Tim akan diturunkan jika terjadi tindak pidana di dalamnya.

"Polda Metro sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pengamanan dan tindakan kepolisian bila ada pelanggaran hukum. Jadi silakan saja, memang ada masalah tapi kita ingatkan masalah itu harus ada kanalnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya kala itu, Kombes Mohammad Iqbal kepada wartawan di ruangannya, Kamis (5/11/2015).

Presiden Jokowi bahkan sampai berpesan kepada Polda Metro Jaya untuk secara khusus menangani pengadangan truk sampah. Pengadangan bahkan dilakukan warga di Cileungsi, Bogor. Jokowi waktu itu meminta Tito membuka jalur truk sampah DKI Jakarta untuk menuju ke TPST Bantargebang, Bekasi. 

Read More

Polisi Periksa Presiden PKS Sohibul Iman soal Laporan Fahri Hamzah Hari Ini

Terkini1235, Jakarta -  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Dia akan diperiksa sebagai saksi atas laporan Fahri Hamzah, terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Iya agendanya memang besok (Selasa), yang kita mintai keterangan kembali oleh Krimsus, tapi nanti akan perdalam. Akan kita periksa kembali," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin 15 Oktober 2018.

"Iya sudah (naik status penyelidikan ke penyidikan)," ujar Argo kepada Merdeka.com, Selasa 17 Juli.

Dia menjelaskan, naiknya laporan Fahri Hamzah itu berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan juga bukti. Dalam hal ini, Argo tak tahu kapan pastinya naiknya status tersebut.

"Belum, sidik kan mencari siapa pelakunya," pungkasnya soal belum naiknya status Sohibul Iman dalam kasus ini.

Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman ke polisi, karena diduga Sohibul telah melakukan pencemaran nama baik. Sebab, Fahri disebut sebagai pembohong dan pembangkang di PKS.

Laporan Fahri itu telah diterima dan teregistrasi dengan nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus per 8 Maret 2018.

Terlapor Sohibul Iman diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19/2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 311 KUHP dan 310 KUHP.

Read More

Megejutkan Prabowo Dikepung

Terkini125 - Jakarta, Partai Gerindra menyebut Pilpres 2019 jadi yang terberat bagi Prabowo Subianto karena merasa sang capres dikepung. Pernyataan ini menuai pro-kontra dan membuat heboh. Seperti apa?

Soal merasa dikepung ini awalnya disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat menanggapi kasus hoax Ratna Sarumpaet. Muzani menjawab pertanyaan wartawan terkait harapan koalisi Prabowo atas kasus yang menyeret elitenya.

"Kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau (Prabowo) menjadi calon presiden. Jadi kami merasa bahwa Prabowo saat ini dikepung," kata Muzani di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Muzani mencontohkan Pilpres 2009 yang tidak ada pengerahan kepala daerah untuk mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon seperti sekarang. Selain itu, 'kepungan' lain, menurut Muzani, bersumber dari hasil berbagai lembaga survei.

PPP menganggap Gerindra sedang berdrama dengan klaim 'terkepung' itu. Munurut PPP, pernyataan itu tak mendasar dan hanya halusinasi.

"Klaim Gerindra bahwa Pilpres 2019 Prabowo dikepung merupakan pernyataan dramatis dan tidak mendasar. Secara formal, pencalonan Prabowo-Sandi telah memenuhi persyaratan pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen," kata Waketum PPP Arwani Thomafi dalam keterangannya, Kamis (11/10/2018).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera menilai Gerindra memakai strategi playing victim, yaitu menempatkan diri seolah menjadi korban. "Kali ini cerita Prabowo dikepung jelas ini juga model strategi playing victim dengan mengembangkan cerita palsu untuk menarik simpati masyarakat masyarakat," kata Hugo kepada wartawan, Kamis (11/10).


Golkar juga menepis pernyataan Muzani itu. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan kubunya berkompetisi secara sehat.

"Kita berkompetisi secara sehat. Penyelenggara pemilu juga independen. Semua diberi kesempatan yang sama untuk berkampanye," ujar Ace kepada detikcom.

Pembelaan datang dari PKS selaku koalisi Gerindra. PKS menyebut Prabowo sebagai seorang pejuang.

"Ya, tapi beliau sebagai seorang pejuang dan seorang petempur, pernah menjadi Panglima Kostrad, itu malah asyik untuk beliau. Kalau orang semacam beliau kemudian nggak punya tantangan, malah nggak asyik," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Koalisi Gerindra, PAN, juga menganggap Prabowo 'terkepung' dalam pencapresan 2019. Namun Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menyebut Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya tidak akan gentar.

Dradjad mengingatkan saat ini Prabowo berjuang bersama tokoh-tokoh besar. Dari Ketum Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

"Beliau bersama Pak SBY, Pak Amien, dan semua pendukung tidak gentar. Maju terus memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia," kata Dradjad kepada

Read More

Ahli Hukum: Mungkin Karen Agustiawan Terlalu Berani

Terkini1235 -  Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia ditahan karena menjadi tersangka kasus korupsi investasi Pertamina.

"Mungkin karena Bu Karen terlalu berani untuk melangkah investasi," kata ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho, kepada detikcom, Selasa (25/9/2018).

Hibnu menilai pejabat negara memang harus berhati-hati dalam melangkah. Improvisasi dan inovasi dalam membuat kebijakan bisa berujung pidana karena melanggar aturan. 
Kasus yang membelit Karen adalah seputar investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia. Kejagung menyatakan investasi Pertamina diduga menyimpang mulai dari tahapan pengusulannya. Pengusulan, disebut Kejagung, tidak sesuai pedoman investasi dalam pengambilan keputusan, yakni tidak melakukan kajian kelayakan dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Gara-gara investasi itu, negara rugi sebesar USD 31.492.851 dan AusD 26.808.244 atau setara dengan Rp 568.066.000.000,00.


"Memang aturan menjadikan perusahaan tidak lincah, tidak ada inovasi. Tapi negara ini berpayung aturan," kata Hibnu.

Aspek kerugian negara dalam suatu kasus dikatakan Hibnu sebagai unsur penting pidana korupsi. Namun tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara bisa serta disimpulkan sebagai korupsi. 

"Perbuatan tidak dikatakan korupsi bila kepentingan umum dilayani, negara tidak dirugikan, dan tidak ada keuntungan pribadi atau memperkaya orang lain," tutur Hibnu.

Terlepas dari kasus Karen, Hibnu menuturkan terkadang korupsi dilakukan karena ketidaktahuan, maka bisa jadi yang menikmati hasil korupsi bukanlah pelaku langsung namun orang lain. 

Sumber(detik.com)

Read More

Gatot Nurmantyo

Terkini1235Indonesia -- Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku khawatir dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terbelah karena beda pilihan politik di pemilihan presiden (pilpres) 2019. 

Menurut Gatot, terbelahnya masyarakat itu sebetulnya sudah terjadi sejak pilpres 2014 lalu. Ia pun memperingatkan bahaya yang akan terjadi bila hal ini tidak bisa teratasi. Perpecahan di Suriah kembali disinggung Gatot bisa terjadi di negeri ini.

"Saat ini rakyat sedang terkotak-kotak. Ini adalah lampu kuning dan sudah mulai ada menggunakan rakyat mengadu dgn rakyat. Saya khawatir peristiwa di Syria bisa trjadi di negara kita," tulisnya di akun instagram pribadi @nurmantyo_gatot, Rabu (29/8).

Lebih lanjut, Gatot masih belum mau menyampaikan sikapnya di pemilu tahun depan. Ia mengaku tak akan mau menyampaikan kekurangan yang dimiliki dua calon presiden (capres), baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. 

Gatot menambahkan, menurut keyakinannya, yang juga termaktub dalam Alquran surat Al-hujuraat ayat 12, sesama muslim dilarang menggunjing dan ghibah (membuka aib orang lain). Jika hal itu ia lakukan, maka akan sama seperti memakan bangkai umat muslim sendiri.

"Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Saya tidak akan menyampaikan kekurangannya. Jadi seorang muslim dilarang membuka aib sesama muslim lainnya," tulis mantan KASAD itu.

Dalam berbagai kesempatan, Gatot kerap menyinggung soal ancaman disintegrasi bangsa yang bisa disebabkan dari infilitrasi asing (proxy war) maupun dari dalam negeri. Menurut Gatot, asing akan terus berupaya membuat kesatuan bangsa terpecah agar bisa menguasai sumber daya alam di dalamnya.

Gatot juga pernah berpesan untuk tidak mengikuti oknum berjubah ulama namun kerjanya mencaci maki dan memecah belah. Suriah, kata Gatot, menjadi salah satu negara yang pecah karena agama dan adu domba. Gatot mewanti-wanti jika bangsa Indonesia masih terus berkutat di tengah konflik SARA, maka perpecahan di Suriah bisa terjadi di republik ini.

Gatot sempat digadang-gadang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di pilpres 2019. Gatot juga kembali ramai diperbincangkan untuk menjadi tim sukses kemenangan antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

By(verawati wijaya)

Follow me real acount Thank''s

Read More

Gerindra dan PKS Kritik Pertumbuhan Ekonomi Jauh dari Janji Jokowi

Terkini1235 - Halo agan sekalian ya.. pemilihan presinden masih lama tapi persaingan sudah di mulai seperti yg terjadi Partai Gerinda dan Pks mengeritik  Presiden Joko Widodo (Jokowi) Oke gan kita simak news di bawah in ya gan.....

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada masa kampanye. Di awal pemerintahan, Jokowi juga masih optimistis target tersebut terpenuhi.

Beberapa tahun pemerintahan berjalan, target pertumbuhan ekonomi itu tak kunjung tercapai. Ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5% sampai saat ini.

Di tahun depan, Jokowi mematok pertumbuhan sebesar 5,3%. Artinya, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga masih jauh dari target.

Target pertumbuhan sebesar 5,3% ini kemudian mendapat kritik dari partai oposisi seperti Partai Gerindra dan PKS karena tak sesuai dengan yang dijanjikan. Berikut ulasannya:

Anggota Partai Gerindra Ramson Siagian mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, dia mengatakan, dalam realisasinya pertumbuhan ekonomi masih di angka 5%. Angka ini jauh dari janji Jokowi yang menargetkan ekonomi tumbuh 7% hingga tahun 2019.

"Masih jauh dari janji 7% tersebut capaian yang direalisasikan Jokowi-JK, tahun 2015 sebesar 4,8%, 2016 5,0%, dan 2017 setelah tiga tahun 5,1%. Outlook 2018 hanya 5,2%," kata dia saat menyampaikan pandangan umum RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Senada, Adang Sudrajat dari PKS juga menyinggung masalah pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi pemerintah 5,3% di 2019 atau lebih rendah dari APBN 2018 sebesar 5,4%.

Dia mengatakan, target pemerintah tahun depan menunjukkan pemerintah semakin tidak optimis memenuhi janji-janjinya.

"PKS berpandangan target pertumbuhan ekonomi 2019 5,3% menurun dibandingkan 2018. Menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK semakin tidak optimis memenuhi janji-janjinya," ujar

"Jokowi JK gagal mencapai target RPJMN Nawacita. Angka RPJMN adalah janji politik selama masa kampanye. Sesuai RPJMN ditargetkan dapat sampai 7,9%," tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritik Partai Gerindra dan PKS soal target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Target tersebut, menurut Gerindra dan PKS jauh di bawah janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 7% di 2019.

Apa respons Sri Mulyani terhadap kritikan ini?

"Di dalam APBN kita tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan menjadi acuan bagi perhitungan dari APBN tahun 2019," ujar dia di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Sri Mulyani mengatakan, sumber pertumbuhan ini meliputi konsumsi, investasi, hingga ekspor. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan ialah angka yang realistis.

"Jadi dalam hal ini kita akan melihat dari sisi supply dan demand-nya. Agregat demand-nya berasal dari sisi konsumsi, investasi, ekspor, maupun pertumbuhan dari government spending. Jadi angka yang kita sampaikan di situ adalah angka yang memang menunjukkan suatu tingkat realistis dan diharapkan akan menimbulkan kredibilitas dari angka-angka APBN," jelasnya.

Sri Mulyani bilang, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen untuk memacu perekonomian. Sehingga, bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

"Kita akan terus berusaha menggunakan instrumen-instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa dinaikkan, ditingkatkan sehingga menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan yang sekarang ini sudah mencapai tingkat progres yang baik. Dan itu kita lakukan terus," terangnya.

Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan utang. Dengan begitu, masalah utang tidak menimbulkan perdebatan yang kurang produktif.

"Sehingga tidak terjadi perdebatan utang kurang produktif mengenai posisi utang," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Menurut Ramson posisi utang pemerintah naik tajam. Di 2014 outstanding utang Rp 2.608 triliun. Sementara, outstanding utang hingga 2018 mencapai Rp 4.227 triliun (Juni).

Dia bilang, pemerintah mesti menjelaskan berapa utang baru yang telah diterbitkan pemerintah.

"Butuh keterbukaan ke publik, keterbukaan pemerintah Jokowi-JK menjelaskan berapa ratus triliun surat berharga negara SBN yang baru dibuat lagi atau analogi bahasanya sederhana berapa besar lubang yang baru digali untuk menutupi lubang lama," kata Ramson.

Selain itu, Gerindra juga meminta pemerintah memberikan tanda khusus untuk bansos. Apalagi, anggaran bansos terus meningkat saat tahun politik.

"Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan, agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako, atau bantuan subsidi langsung pada rakyat orang-perorangan atau kelompok masyarakat agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan pada rakyat," kata Ramson.

Menurut catatan Ramson anggaran bansos pada 2017 sebesar Rp 55 triliun dan 2018 Rp 80,2 triliun. Pada 2019, anggaran bansos meningkat sampai Rp 103,2 triliun.

"Peningkatan signifikan terjadi pada saat memasuki tahun politik 2018, tahun pendaftaran presiden cawapres," ujarnya.

Dia menambahkan, anggaran untuk bansos semakin besar pada tahun 2019, di mana pemilihan umum berlangsung.

"Meningkat lagi 2019 saat pemilihan Presiden pada April 2019," tutupnya.

Jika ada salah kata mohon maaaf ya agan.. sampai jumpa di postingan berikut  nya.. 

Salam (http://terkini1235.blogspot.com)

Read More

KPK Mengingatkan Pejabat Lapor Bila Terima Gratifikasi Tiket Asian Games 2018

Terkini 1235 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat yang menerima tiket pertandingan Asian Games 2018 untuk melaporkan gratifikasi ke pihaknya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihak KPK sudah menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket dan bahkan meminta tiket untuk menonton pertandingan Asian Games 2018.

"Jika ada pejabat yang menerima tiket menonton pertandingan Asian Games 2018, kecuali undangan yang bersifat resmi seperti undangan pembukaan yang sudah dilakukan, maka sesuai dengan ketentuan di Pasal 16 UU KPK, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (27/8/2018).

Febri mengatakan, akan lebih baik jika para pejabat yang menerima tiket Asian Games untuk segera melaporkannya ke direktorat gratifikasi KPK. Jika tidak sempat, saat ini KPK telah mengembangkan pelaporan gratifikasi secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di HP Android atau IOS atau akses gol.kpk.go.id melalui website.

"Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, KPK akan melakukan analisis apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara," kata Febri.

Read More

Golkar Gelar Rapat Pleno Membahas Organisasi

TERKINI - Partai Golkar akan menggelar rapat pleno sore hari ini. Rapat ini akan membahas masalah organisasi.

Rapat digelar di DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/8/2018). Pantauan sekitar pukul 15.35 WIB, beberapa elite Golkar telah berkumpul di lokasi.

Terlihat Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman, dan Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid sudah ada di lokasi. Sejumlah politikus Golkar seperti John Kenedy Azis, Ridwan Hisjam dan lain-lain juga telah hadir

Sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait detail agenda pleno Golkar. Maman yang ditemui belum mau memperinci agenda pleno.

Isu berkembang rapat ini terkait dengan Pilpres 2019. Ketum Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin rapat.

Read More